Pelaksanaan Haji 2025 Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

LiveNews – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji 2025. Ia menilai pelaksanaan haji th. ini lebih baik dari sebelumnya.

“Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan ibadah haji th. ini lebih baik daripada th. sebelumnya. Dilihat dari aspek fasilitas yang disiapkan oleh Saudi Arabia, juga kemah dan juga air. Lalu, jumlah kematian berkurang dikarenakan bertambah rumah sakit dan klinik-klinik di lebih dari satu tempat,” kata dia dikutip dari Antara, Minggu (8/6/2025).

Nasaruddin di awalnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung para jemaah haji Indonesia, baik dari Kementerian Agama, BP Haji, hingga Kementerian Kesehatan.

Ia mengapresiasi kepada Tim Pengawas Haji dari DPR, yang memberikan banyak masukan, di mana pihaknya udah jalankan simulasi pada apa yang dikhawatirkan oleh para bagian DPR.

Anggota Timwas Haji DPR Kecewa

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Lalu Hadrian Irfani tunjukkan kekecewaannya pada pelaksanaan ibadah haji 2025 yang dinilai tidak berlangsung cocok dengan rencana dan paparan resmi pemerintah, terutama Kementerian Agama.

“Pertama, pasti kami sangat menyayangkan. Manajemen pelaksanaan haji yang di awalnya udah disampaikan secara memastikan oleh Menteri Agama, ternyata tidak cocok dengan kenyataan di lapangan,” kata dia didalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

Anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR ini menjelaskan, lebih dari satu hari sebelum wukuf di Arafah, pihaknya mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam forum itu, pemerintah memaparkan kesiapan fasilitas haji secara rinci.

Jemaah Banyak yang Terlantar

Namun, saat pelaksanaan, banyak jemaah yang terlantar dikarenakan keterlambatan bus dan tidak meraih tenda di Arafah.

“Kami memang berharap ini menjadi pelaksanaan haji yang lebih baik, apalagi ini haji paling akhir yang sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi sebenarnya justru sebaliknya,” klaim Lalu.

Menurut dia, kasus tidak cuma berasal dari sisi pemerintah Indonesia, tetapi juga dari kebijakan baru otoritas Arab Saudi.