Dasco Temui Surya Paloh di DPR

Dasco
Dasco Temui Surya Paloh di DPR

LiveNews – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Pertemuan berlangsung terhadap acara peresmian Ruang Fraksi NasDem di Kompleks Parlemen, Senayan.

“Hari ini tersedia peresmian ruang fraksi yang habis direnovasi, ruangan fraksi NasDem, ya kita pimpinan DPR diundang. Sebagai ketua lazim bisa saja tersedia Pak Surya di sini, tadi kita sempat bincang-bincang sedikit sambil makan lontong Medan yang enak,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurut Dasco Surya Paloh termasuk sempat mengkaji survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang tinggi.

“Ya tadi tersedia bicara-bicara sedikit bahwa beliau membuktikan syukur alhamdulillah bahwa tingkat kepuasan penduduk terhadap pemerintahan itu tinggi,” ujar Dasco.

“Saya ucapkan itu termasuk tidak tidak cukup berasal dari sebab termasuk pertolongan NasDem sebagai partai yang berbarengan bersama pemerintah,” kata Ketua Harian Partai Gerindra ini menambahkan.

Oleh sebab itu, Dasco menghendaki pemerintah tidak kendor pasca-capaian 100 hari pertama kerja Prabowo-Gibran.

“Kita imbau kepada pemerintah untuk kemudian setelah 100 hari ini tidak kendor di dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilaksanakan jelang 100 hari ini,” pungkas Dasco.

Kepuasan Publik Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran Capai 80,9%

Sebelumnya diberitkanan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tinggi yaitu capai 80,9 persen. Kepuasan berikut berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru.

Hasil survei Litbang Kompas termasuk menunjukkan, publik yang tidak suka terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 19,1 persen.

Dari tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, penduduk yang percaya tersedia 89,4 persen, selagi yang tidak percaya 10,6 persen.

Dikutip berasal dari knowledge Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen membuktikan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Sementara berasal dari demografi, apresiasi kepuasan tertinggi ditunjukkan oleh responden group bawah (84,7%). Kemudian menyusul responden group menengah ke bawah (81,4%), menengah ke atas (75,3%), dan atas (67,9%).

Adapun survei dilaksanakan lewat wawancara tatap muka ini diadakan berasal dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.364 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan 95 persen bersama margin of error penelitian +/- 3,10 persen.

Pemerintahan Prabowo-Gibran Tak Kenal Istilah 100 Hari Kerja

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden Dedek Prayudi menyebut, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mengenal makna 100 hari kerja. Menurutnya, sebelum saat 100 hari kerja, telah tersedia program yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini menanggapi apakah tersedia evaluasi berasal dari Prabowo kepada kabinetnya jelang 100 hari menjabat presiden.

“Presiden Prabowo itu tidak mengenal makna 100 hari pertama Ini kan umumnya makna ini dipakai oleh kawan-kawan tempat ya Tapi Kabinet Merah Putih di bawah Prabowo-Gibran Tidak kenakan makna 100 hari,” kata Dedek selagi dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Dedek menyebut, sebelum saat 100 hari menjabat, Presiden Prabowo telah melakukan penghapusan piutang macet kepada UMKM, program cek kebugaran gratis bagi yang berulang tahun, hingga makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.

“Ini kawan-kawan di Kementerian Perumahan Rakyat termasuk sedang menunaikan janji politik Pak Prabowo untuk menyediakan hunian yang nyaman, yang terjangkau namun bersanitasi naik menjadi ini selamanya kita kerjakan,” tuturnya.

Dedek menuturkan, monitoring terhadap pemerintah selamanya dilaksanakan Setneg, KSP, dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Menurutnya, evaluasi tetap dilaksanakan secara berkala tanpa tunggu 100 hari kerja.

“Bahkan lebih nyaman malau misalnya kita sebut setengah semester, satu semester,” katanya.

“Tapi kita baru melakukan monitoring Jadi kan evaluasi itu bahan-bahan berasal dari kita monitoring Itu kemudian kita kumpulkan kita analisis, kita bahas evaluasi ini sejauh ini nantilah 3 bulan lagi,” pungkas Dedek.

By huna88

Leave a Reply

LiveNews