Bahas Parcok hingga Pemecatan Jokowi
LiveNews, Bahas – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan sejumlah pengakuan penting didalam agenda Sekolah Partai PDIP yang digelar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.
Dalam peluang itu, Hasto menyoroti isu-isu strategis seperti kecurangan pilkada, konsistensi kader, sampai sikap partai pada Presiden Jokowi dan keluarganya.
Lebih lanjut, Hasto tunjukkan demokrasi di Indonesia menghadapi persoalan yang sangat serius. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berada di tangan rakyat ternyata sanggup dimanipulasi bersama dengan keterlibatan ‘Partai Coklat’.
Terkait perihal ini, Hasto tunjukkan partainya tidak dapat tinggal diam pada pihak-pihak yang coba mengebiri dan mengupayakan membunuh demokrasi di Indonesia.
“Betapa mahalnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan dapat konsisten mempersoalkan perihal bersama dengan bermacam turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto Kristiyanto.
Selain itu, Hasto termasuk menjawab pertanyaan perihal standing keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sampai Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menegaskan, ketiganya bukan ulang anggota dari PDI Perjuangan.
“Saya tegaskan ulang bahwa Pak Jokowi dan keluarga udah tidak ulang menjadi anggota dari PDI Perjuangan,” kata Hasto didalam jumpa pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP.
1. Sebut Akan Terus Persoalkan Demokrasi yang Dikebiri Jokowi dan Partai Coklat
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi di Indonesia pas ii menghadapi persoalan yang sangat serius.
Menurut Hasto, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berada di tangan rakyat ternyata sanggup dimanipulasi bersama dengan keterlibatan ‘Partai Coklat’.
Istilah Partai Coklat atau Parcok merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian didalam sistem politik, terlebih Pilkada 2024.
Terkait perihal ini, Hasto tunjukkan partainya tidak dapat tinggal diam pada pihak-pihak yang coba mengebiri dan coba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto Kristyanto didalam konferensi pers perihal Pilkada Serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024. Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy dan juga Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.
“Betapa mahalnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan dapat konsisten mempersoalkan perihal bersama dengan bermacam turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto.
Hasto sesudah itu menguak pelbagai fakta yang tunjukkan upaya pengebirian demokrasi.
Dimulai bersama dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang udah jalankan bermacam upaya perubahan mengenai kriteria calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.
“Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pengakuan Prof. Ikrar Nusa Bakti yang memastikan bahwa wajib 5 kali pemilu untuk melakukan perbaikan kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan pihaknya termasuk menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak tekun didalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Meskipun Mahkamah Konstitusi udah memastikan bahwa aparatur negara, termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral sanggup dikenakan pidana. Nyata, keputusan Mahkamah Konstitusi belum berlangsung bersama dengan baik.
“Kita memandang tetap banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan, termasuk bagaimana PDI Perjuangan termasuk mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti bersama dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” kata Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan, pihaknya menemukan begitu banyak persoalan yang berlangsung perihal Pilkada 2024, tidak cuma di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, tapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan termasuk Jawa Timur.
“Akibat keterlibatan Partai Coklat, akibat dijauhkan mata-mata demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kemampuan yang sangat penting di didalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri,” sambung dia.
Hasto mengatakan, fenomena Partai Coklat wajib ditanggapi secara serius. Hal ini demi keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan.
“Ketika kami tidak persoalkan secara serius, maka tidak cuma lima kali pemilu untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang memicu kemerdekaan. Suara rakyat adalah nada Tuhan,” ucap Hasto.
Dia menilai, prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat ternyata sanggup dimanipulasi bersama dengan keterlibatan Partai Coklat dengan sebutan lain Parcok.
“Karena itulah kritik yang terbesar didalam membangun tekun baik didalam pemerintahan maupun didalam partai adalah bahwa tanpa ketaatan pada etika, ethical dan keputusan hukum, maka demokrasi dapat menjadi sia-sia,” sambung dia.
Hasto termasuk meyakini, kecuali tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka republik ini dibangun bagaikan tubuh tanpa tulang.
“Dia tidak berdaya untuk jalankan suatu pergerakan, apalagi menegakkan suatu keadilan,” memahami Hasto Kristiyanto.
2. Tegaskan Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution Bukan Lagi Kader PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan perihal standing keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sampai Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menegaskan, ketiganya bukan ulang anggota dari PDI Perjuangan.
“Saya tegaskan ulang bahwa Pak Jokowi dan keluarga udah tidak ulang menjadi anggota dari PDI Perjuangan,” kata Hasto didalam jumpa pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak bersamaan bersama dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.
“Sehingga itulah yang terjadi. Dan sesudah itu kami memandang bagaimana ambisi kekuasaan ternyata termasuk tidak dulu berhenti,” ujar Hasto.
Pun demikian bersama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, disaat mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan termasuk di-endorse oleh Jokowi.
Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui sistem yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis standing semua kelengkapan keanggotaan yang perihal bersama dengan PDIP udah dinyatakan berakhir.
“Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan bersama dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, daerah KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti,” ujar Hasto Kristiyanto.
Hasto menegaskan, keanggotaan PDIP bukanlah sebatas pada tersedia atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA), tapi pada komitmen di didalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
“PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menghambat angin dapat menuai badai. Itulah yang kami yakini sebagai suatu bangsa. Karena di didalam histori peradaban keempat manusia, tidak tersedia kekuasaan otoriter sekuat apa pun sanggup bertahan, kecuali mereka-mereka pada akhirnya menjadi sisi-sisi gelap didalam sejarah,” ujar Sekjen PDIP.
Hasto menyampaikan, PDIP tidak dapat dulu kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa sanggup berproses menjadi seorang pemimpin.
“Semuanya pasti menjadi pelajaran yang sangat berharga dan sesudah itu bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami termasuk udah memberikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia mengenai seorang pemimpin yang gara-gara kekuasaannya sesudah itu sanggup beralih dan mengubah kan cita-cita yang membentuknya,” ucap Hasto.
3. Ungkap Bertemu Mantan Pacar Kaesang Felicia Tissue, Saling Tukar Informasi Berharga
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengutarakan dirinya menerima undangan pertemuan bersama dengan mantan kekasih Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. Felicia turut didampingi ibunda didalam pertemuan itu.
Hasto tidak merinci pas dan lokasi pertemuan. Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) RI itu mengaku bertukar informasi berharga bersama dengan Felicia maupun ibunya.
“Saya dihubungi gara-gara dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan menjelaskan bahwa disaat keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan cuma memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, disaat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.
Hasto menjelaskan seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak merinci bentuk perlakuan yang di terima Felicia, Hasto memberikan mantan pacar Kaesang itu melacak keadilan.
“Mereka sesudah itu bergerak dan memberikan banyak informasi berharga kepada saya,” kata Hasto Kristiyanto.
Meski demikian, Hasto mengaku enggan mengutarakan isikan informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya.
Hasto menilai, informasi yang disampaikan terbilang sangat rahasia. Karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu dapat digunakan PDIP didalam sistem menegakkan kebenaran.
“Karena beliau-beliau ini termasuk terpanggil bersama dengan memandang Indonesia yang begitu besar, bersama dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ujar politikus asal Yogyakarta ini.
Di lain sisi, Hasto memastikan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu termasuk diakui sebagai suatu daya besar bagi PDIP.
Terkhusus daya untuk konsisten berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat.
Terakhir, Hasto menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya didalam pertemuan itu. Jaket itu, lanjut Hasto, sengaja dibawa segera gara-gara Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP.
“Kebetulan mereka menambahkan apresiasi pada perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega disaat melawan pemerintahan otoriter, apalagi sesudah itu disaat PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka menambahkan bantuan dan sebagai lambang dari bantuan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi, begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket segera dipakai,” pungkas Hasto.
4. Usul Pemeriksaan Saksi di MK Pakai Alat Uji Kebohongan
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengusulkan pemakaian alat uji kebohongan atau poligraf didalam pengecekan saksi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Usulan ini disampaikan bersamaan rancangan PDIP untuk mengajukan gugatan perihal dugaan kecurangan di sejumlah daerah didalam pelaksanaan Pilkada 2024. Gugatan tersebut dijadwalkan dapat didaftarkan ke MK pada 15 Desember 2024
“Gugatan ke Mahkamah Konstitusi nantinya dapat dilaksanakan sesuai bersama dengan tingkatan. Ada yang kabupaten-kota, sesudah itu tersedia yang tingkat provinsi,” kata Sekjen PDIP di Lenteng Agung, Rabu, 4 Desember 2024.
“Ya sejak awal bagaimana didalam wawancara saya bersama dengan Akbar Faisal, di situ kan ditegaskan bagaimana tekanan yang bertujuan kepada saya sehingga tidak campur tangan pada pilkada di Sumatera Utara, di Jateng, di Jatim, sesudah itu Jogja, beberapa lokasi Jogja, gara-gara semua udah diatur dan pada akhirnya itu kan terbukti terjadi,” kata dia.
Hasto menerangkan, PDI Perjuangan konsisten mengumpulkan bukti-bukti perihal keterlibatannya Partai Coklat dengan sebutan lain Parcok kendati sejak awal bermacam operasi-operasi spesifik bersama dengan melibatkan Parcok sebenarnya dirancang tanpa bukti.
“Tetapi yang kami yakini adalah disaat seseorang jalankan suatu tindakan dan tidak berkenan mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan,” ujar dia.
Hasto mengatakan, pengecekan gunakan poligraf termasuk merupakan usulan dari beberapa psikolog, sehingga diinginkan sanggup memicu terang adanya keterlibatan Partai Coklat di didalam Pilkada Serentak 2024.
“Nah, itu seharusnya para pemimpin-pemimpin ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, fakta-fakta di lapangan menjadi penggerak dari Parcok. Itu sebaiknya termasuk bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia ikuti tes kebohongan. Karena ini kaitannya bersama dengan masa depan negeri ini,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasto memberikan penyalahgunaan aparatur negara untuk obyek pemilu merupakan anggota dari kejahatan demokrasi.
“Itu merupakan anggota dari pelanggaran HAM pada hak konstitusi dan warga negara untuk memilih secara bebas, secara berdaulat,” ucap dia.
5. Kecam MKD DPR Beri Sanksi ke Yulius Setiarto
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengecam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menambahkan sanksi teguran tercantum kepada anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto.
Sanksi tersebut dijatuhkan atas pengakuan Yulius yang menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024 melalui arti “Partai Coklat.”
“Kami menambahkan stimulus kepada Saudara Yulius untuk tidak dulu berhenti, gara-gara tiap-tiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan termasuk dilindungi hak imunitas, sehingga apa yang berlangsung di MKD termasuk tunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.
Dia menyayangkan cara MKD DPR RI yang menambahkan sanksi teguran kepada Yulius Setiarto tersebut.
Menurut Hasto, MKD seharusnya menambahkan bantuan bagi tiap-tiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, disaat ia bekerja didalam menyuarakan kebenaran.
“Jadi kami dapat menambahkan advokasi, apalagi kecuali wajib itu sidang termasuk wajib dibuat sehingga masyarakat sanggup mengetahui,” memahami Hasto.
6. Sebut 27 Kader PDIP Terancam Dipecat, Diduga Langgar Disiplin Partai
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, tunjukkan bahwa partainya udah mencatat 27 kader yang terancam beroleh sanksi pemecatan. Hal ini terungkap sehabis PDIP jalankan evaluasi teratur perihal konsistensi kader.
“DPP udah menerima masukan setidaknya udah tersedia 27 orang yang dapat dikenakan saksi pemecatan,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024.
Hasto sendiri belum mengutarakan secara gamblang nama-nama kader PDIP yang terancam dipecat. Dia beralasan, nanti dapat diumumkan secara bersama-sama pada 17 Desember 2024.
“Nanti didalam upacara partai kami dapat umumkan, udah tersedia protokol partai, sehingga sistem penegakan tekun itu serius menjadi kesadaran bagi semua kader partai. Karena disaat kami masuk didalam suatu partai politik, kami membutuhkan suatu keperluan partai yang besar, yaitu memajukan bangsa dan negara,” ujar Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan hari ini mengadakan rapat secara tertutup mengenai pentingnya menegakkan tekun bersama dengan gunakan kriteria yang dulu disampaikan Presiden pertama RI, Sukarno dengan sebutan lain Bung Karno yaitu organisasi, ideologi, teori gerakan, dan tekun di didalam tindakan.
Adapun evaluasi tersebut dilaksanakan ke semua jajaran DPD dan DPC PDIP. Hasto menegaskan, kader yang melanggar tekun partai dapat dikenakan sanksi organisasi.
“Kita adakan rapat tertutup untuk memandang ketidakdisiplinan dari semua kader-kader partai didalam pelaksana Pilkada serentak yang nantinya partai dapat menambahkan saksi yang begitu tegas,” ujar Sekjen PDIP.
Hasto mengungkapkan, penegakan tekun bertujuan menyaring kader-kader paling baik jelang Kongres 2025.
“Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, kader-kader partai yang tidak dulu takut di didalam menghadapi bermacam bentuk intimidasi,” tandas dia.