Gratiskan Biaya Administrasi Perumahan bagi MBR
LiveNews – Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) meyakinkan rumah adalah kebutuhan mendasar rakyat, setara bersama dengan pangan dan sandang. karena itu, Pemprov Kaltim meluncurkan program Gratispol ongkos Administrasi Perumahan, yang membiarkan semua ongkos administrasi pembelian tempat tinggal bagi penduduk Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program Gratispol biaya administrasi perumahan yang diberikan Pemprov Kaltim mulai yang pertama di Indonesia dan mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Rumah ini perlu Bukan hanyalah pangan dan sandang, akan tetapi sarana tinggal yang layak terhitung kebutuhan basic Program ini ada untuk meringankan beban rakyat. Sekali ulang bukan rumahnya yang gratis, namun cost administrasinya ditanggung Pemprov,” tegas Rudy di dalam kesibukan Penandatanganan Kesepakatan berbarengan dan Perjanjian Kerja sama pada Pemprov Kaltim bersama Penyalur Fasilitasi pemberian Pembiayaan Pemilikan tempat tinggal Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).
Lewat program ini, masyarakat tak memerlukan kembali pusing soal biaya administrasi perumahan. seluruh biaya administrasi senilai maksimal Rp10 juta per unit terasa dari ongkos notaris, provisi, hingga administrasi bank, akan ditanggung penuh pemerintah.
“Dari information kita datang 177 ribu penduduk rentan seperti petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang membutuhkan dibantu. Ini bukan sekadar tempat tinggal tapi soal martabat dan jaman depan,” makin Rudy.
Program Gratispol Diapresiasi Kementerian PKP
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengatakan program Gratispol lahir dari Pergub nomer 27 th. 2025 mengenai Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan rumah bagi MBR. step awal, Pemprov mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD pergantian 2025 untuk 1.000 unit tempat tinggal bagi MBR.
“Dengan program ini, penduduk lumayan membayar cicilan pokoknya saja. Beban tambahan kami tanggung penuh. Program ini termasuk dimaksudkan untuk mengecilkan backlog perumahan di Kaltim yang capai 250 ribu unit,” menyadari Nanda sapaan akrabnya.
Sebagai pelopor Gratispol cost administrasi perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menghendaki Pemprov Kaltim menyerahkan Pergub dan paparan program sebagai referensi untuk tempat lain.
Kebijakan ini juga Sejalan dengan obyek nasional pembangunan tiga juta rumah sekaligus memberi dukungan visi Indonesia Emas 2045.