Jakarta Kerahkan Satpol PP untuk Atasi Premanisme
LiveNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberantas kasus premanisme. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, perihal ini juga cocok dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan untuk menangani presmanisme.
“Pak Presiden udah instruksikan, Kapolri juga udah instruksikan. Harus lakukan pembenahan terhadap isu premanisme,” kata Rano Karno di Jakarta Selatan, Minggu (11/5/2025), seperti dilansir dari Antara.
Polda Metro Jaya sedang lakukan operasi terpadu untuk meyakinkan tidak ada area bagi premanisme yang meresahkan penduduk di lokasi DKI Jakarta dan sekitarnya.
“Operasi ini merupakan langkah strategis yang termasuk tiga pendekatan utama, yakni preemtif, preventif sampai penegakan hukum (represif) terhadap para pelaku premanisme,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi.
Ade Ary menyebutkan bahwa operasi ini bukan cuma berbasis terhadap penindakan, melainkan di mulai dengan edukasi kepada penduduk dan pengawasan intensif di lokasi-lokasi rawan.
Operasi ini menyasar bermacam lokasi yang berpotensi menjadi area praktek premanisme, seperti pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, kawasan parkir liar dan lokasi pemukiman yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Jika masih ditemukan pelanggaran akibat aksi para preman, maka akan dikerjakan penegakan hukum secara tegas.
Ia tunjukkan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto pun udah memberi saran segera kepada seluruh Kapolres dan jajaran agar menjadikan pemberantasan premanisme sebagai salah satu prioritas utama dukungan masyarakat.
Operasi Berantas Premanisme, Kapolri: Sudah Ada Ribuan Kasus yang Ditangani
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan udah ada ribuan kasus premanisme yang ditindak oleh Polri sejak operasi anti premanisme. Diketahui Polri udah menggelar operasi besar-besaran dengan TNI untuk memberantas premanisme sejak 1 Mei 2025.
“Yang jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita udah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan di dalam kurun sementara merasa dari tanggal 1 kemarin udah ribuan kasus yang tangani,” ujar Sigit, Jumat (9/5/2025).
Operasi ini sebagai tindak lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto memberi atensi terkait maraknya tindak pidana premanisme yang berjalan belakangan.
Sigit menyampaikan, beberapa kasus premanisme yang ditanganinya itu ada yang menonjol dan viral di media sosial. Dia menghimbau kepada penduduk maupun para pelaku bisnis yang menjadi korban premanisme agar segera melapor ke kantor kepolisian sekitar.
“Yang jelas kita mengakses seluruh fasilitas pengaduan dan kita tentu tindak tegas,” katanya.
“Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan, kita yang tanganin,” Sigit menegaskan.
Dalam operasi anti premanisme ini, Polri juga akan menjalin sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku keperluan terkait. Koordinasi lintas sektor dinilai kritis untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang.
Langkah ini tertuang di dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang dimaksudkan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia.