Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran
LiveNews – Kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan akan mengalami penambahan kuantitas kementerian, dari pada mulanya 34 jadi 44. Rencana ini mendapat dukungan oleh terdapatnya Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 berkenaan Kementerian Negara yang terlalu mungkin perubahan tersebut.
Pada rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR pada Senin, 9 September 2024, draf final RUU Kementerian Negara sudah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna. Jika revisi UU ini disahkan, presiden mendatang akan memiliki wewenang untuk memutuskan kuantitas kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan.
Kabar berkenaan konsep Prabowo Subianto menambah kursi kabinet jadi 44 menteri ini pun kemudian mendapat perhatian publik, terutama pengamat maupun elite politik. Sebab, konsep kuantitas kementerian di pemerintahan mendatang akan jadi yang terbanyak sejak era Reformasi.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap, penambahan kuantitas kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih semata-mata simulasi. Sehingga, kata Dasco, penambahan kuantitas kementerian jadi 44 belum final.
“Nah agar kuantitas itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, Kita termasuk masih lakukan simulasi,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Kendati demikian, Dasco belum dapat memberi tambahan bocoran berkaitan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebab, susunan kabinet sedang disimulasikan, perubahan akan tetap terjadi. Dia memprediksi nomenklatur kementerian Presiden dan para menteri Prabowo akan selesai H-7 atau H-5 pelantikan.
“Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa penambahan kuantitas kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara sudah merevisi kuantitas kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.
“Karena nanti, dari 34 (menteri), jadi 44. Ya, mudah-mudahan, kawan-kawan kita, yang hari ini, Di DPR, berkesempatan untuk jadi eksekutif,” ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 September 2024.
Berikut respons dari sejumlah pihak berkaitan kabar penambahan kuantitas kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka :
1. Respons Pengamat
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai wacana penambahan kuantitas kementerian sebaiknya diarahkan untuk mempercepat akselerasi kinerja pemerintahan.
Menurutnya, target utama dari penambahan kementerian mesti difokuskan pada peningkatan efektivitas kerja.
“Secara prinsip penambahan kementerian mesti diniatkan untuk percepat akselerasi kinerja, bukan untuk urusan yang lain,” ujar Adi Prayitno selagi dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu pagi.
Adi meyakinkan bahwa penambahan kementerian termasuk mesti memicu kinerja menteri semakin cepat untuk kemajuan bangsa. Hal ini sekaligus mempercepat realisasi dalam mewujudkan visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.
“Jangankan jadi 41, jadi 100 kementerian pun tak masalah asal sesuai bersama kebutuhan untuk mempercepat mewujudkan visi dan misi Prabowo-Gibran,” jelasnya. Dilansir dari Antara.
2. Respons Ketua MPR Bambang Soesatyo
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dengan sebutan lain Bamsoet mengaku sudah mendengar kabar bahwa kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan ada 44 kementerian.
Menurut dia, penambahan kuantitas kementerian benar-benar dimungkinkan, apalagi UU Kementerian Negara sudah merevisi kuantitas kementerian ditentukan presiden sesuai kebutuhan.
“Maksudnya, dikarenakan nanti kebijakan kementerian, dari (total) 34 (menteri) jadi 44 (menteri),” kata Bamsoet, selagi mengakses Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam 10 September 2024.
Dalam agenda tersebut, ikut dihadiri sejumlah anggota DPR, layaknya Nusron Wahid, Aria Bima, dan Viva Yoga Mauladi, serta pejabat tinggi badan usaha punya negara (BUMN). Menurut rencana, para pimpinan DPR dan MPR akan ikut bertanding dalam turnamen bulu tangkis yang digelar pada 10-12 September 2024 itu.
Saat menyapa ke Nusron Wahid, Bamsoet pun berkelakar bahwa Nusron termasuk salah satu kandidat menteri. Nusron digadang-gadang jadi Menteri Ketenagakerjaan meskipun mengidamkan sebagai Menteri Perhubungan.
Selain Nusron, Bamsoet pun mengenalkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi sebagai salah satu kandidat menteri. Tak hanya itu, Bamsoet apalagi menyebut PAN mendapat lima bagian menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Pembicaraan di banyak warung kopi, PAN mendapat kursi lima menteri. Jadi, salah satunya adalah Mas Viva Yoga,” sadar Bamsoet.
Bamsoet meminta anggota DPR dapat memperoleh peluang untuk berkarya di lembaga eksekutif. Dengan demikian, mereka dapat merasakan dikritisi hingga dimarahi para anggota DPR lainnya.
3. Respons Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan menambah kuantitas kementerian dari 34 lembaga jadi 44 instansi.
Menurut Bahlil, kebijakan itu akan cocok bersama program pemerintah yang mengidamkan lakukan percepatan. Tergantung tugas pokok dan manfaat (tupoksi) serta tipe dari masing-masing pemimpinnya.
“Ya enggak apa-apa terkecuali itu diakui kebutuhan. Mau lakukan percepatan, enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya aja. Saya pikir itu masing-masing pemimpin memiliki type yang berbeda,” ujar Bahlil usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (12/9/2024).
Bahlil menegaskan, penambahan kuantitas kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo selagi memimpin negara. Ia pun meminta publik untuk mempercayai putusan tersebut.
“Untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi terkecuali kami ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan seluruhnya kepada Pak Presiden terpilih, pak Prabowo,” ungkapnya.
“Mau berapa jumlahnya, kami melihat saja. Dan saya yakinkan bahwa tentu pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai bersama peraturan perundang-undangan,” tegas Bahlil.
4. Respons Sekjen Gerindra Ahmad Muzani
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, penambahan kuantitas kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum final. Ia menyebut, kuantitas 44 hingga 40 kementerian belum dapat dipastikan.
“Jadi begini, soal berapa kuantitas hingga bersama saat ini masih kami simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kami itu memenuhi janji kampanye,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Menurutnya, kuantitas tentu menteri kabinet baru dapat disampaikan ke publik satu minggu sebelum saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.
“Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita termasuk masih lakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 mungkin,” kata Dasco.
Meski demikian, Dasco menyebut calon menteri yang akan mendiami kabinet Prabowo akan lebih banyak dari golongan profesional daripada partai politik.
“Tentunya termasuk melihat tempat dan orang yang tepat. Nah agar keberadaan orang-orang profesional itu termasuk lebih banyak kelihatannya daripada yang kemudian dari parpol,” pungkasnya.