Pramono Nilai PKK Jadi Motor Pembangunan Jakarta
LiveNews – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri Gelora Ibu Bisa (Temu Kader PKK) yang dihadiri oleh 4.300 kader PKK dari seluruh DKI Jakarta di Jakarta International Veledrome, Jakarta Timur, pada hari Kamis, 23 Oktober 2025.
Pramono menekankan peran signifikan PKK dalam pembangunan Jakarta. Ia berharap keterlibatan para ibu di PKK dapat menjadi penggerak utama untuk membangun dan memajukan Jakarta, menjadikannya contoh bagi daerah lain.
“Kita semua menyaksikan bahwa para perempuan di Indonesia telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa sepanjang sejarah. PKK merupakan salah satu motor penggerak yang utama,” ujar Pramono.
Pramono juga mengungkapkan adanya partisipasi perempuan yang terlihat jelas di berbagai sektor pemerintahan DKI Jakarta. Ia mencatat bahwa banyak posisi penting di DKI Jakarta diisi oleh wanita, termasuk kepala dinas dan asisten sekretaris daerah.
“Istri saya bahkan bertanya mengapa belum ada wali kota perempuan di Jakarta? Semoga di masa depan akan ada,” tambahnya.
Lebih jauh, Pramono menegaskan niat untuk mendukung program dan aktivitas PKK, termasuk kelanjutan anggaran PKK meskipun dana bagi hasil (DBH) Jakarta mengalami pengurangan oleh Pemerintah Pusat.
“Tadi Bang Dul berbisik, katanya tahun depan PKK tidak ada anggaran. Itu tidak mungkin, harus ada. Jika sampai tidak ada, saya akan turun tangan sendiri. Karena, PKK adalah semangat bagi kita semua,” jelas Pramono.
Menjadi Gerakan Berkelanjutan
Pramono berharap agar semangat dari program Ibu Bisa dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang menguatkan kebersamaan dan gotong royong di seluruh kawasan Jakarta.
“Ayo kita lanjutkan program Ibu Bisa sebagai bagian dari program DKI Jakarta. Semoga ibu-ibu PKK tetap menjadi penggerak utama dalam membangun dan memajukan Jakarta. Saya yakin, Jakarta pasti mampu,” ungkapnya.
Selain itu, Pramono juga memberikan apresiasi kepada para kader Dasawisma yang telah menjalankan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pendataan keluarga, penyebaran informasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pemerintah.
Sebagai wujud komitmen dan dukungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Kepgub Nomor 497 Tahun 2025, memberikan kenaikan biaya operasional bulanan kepada Koordinator Kelompok Dasawisma, dari sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp750.000 per bulan, yang mulai berlaku tanggal 1 September 2025.