Program Tiga Juta Rumah jadi Bukti Nyata Ekonomi Kerakyatan
LiveNews – Menteri didalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan program pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan bentuk nyata kebijakan ekonomi kerakyatan. Program ini disebutnya sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil, searah bersama gagasan Presiden Prabowo di dalam bukunya Paradoks Indonesia.
“Kita memirsa bahwa Presiden membuka paradigma ekonomi kerakyatan. artinya bahwa seluruh program-program lihat pada rakyat kecil. Dan kemudian ada intervensi tangan pemerintah untuk masuk, untuk melindungi rakyat kecil itu,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi Program Kredit usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (16/10/2025).
Menurut Tito, konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan Presiden Prabowo bukan semata-mata hanyalah kebijakan di atas kertas, melainkan strategi konkret yang menjangkau kebutuhan basic rakyat, yakni sandang, pangan, dan papan.
Kebijakan Pro Rakyat, dari Sekolah Rakyat hingga Swasembada Pangan
Mendagri menyebutkan tidak cuman program tiga juta tempat tinggal sejumlah kebijakan lain layaknya Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Swasembada Pangan juga merasa prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Semua program selanjutnya kata Tito, dirancang bersama dengan stimulan yang sama juga memastikan kesejahteraan rakyat kecil lewat kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu program tiga juta rumah merasa sangat penting dan relevan. tidak cuman itu, lewat peran aktif pemerintah, program tersebut dapat diimplementasikan secara menyeluruh dengan tetap fokus antara kepentingan rakyat kecil,” ujarnya.
Bangun efek Berantai bagi Ekonomi Daerah
Lebih berasal dari sekadar memenuhi kebutuhan papan, program tiga juta tempat tinggal termasuk dipercayai Mendagri bisa menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian daerah.
Ia menilai, hadirnya program ini mendorong sektor perbankan, industri bahan bangunan, sampai tenaga kerja untuk berinovasi dan berperan aktif.
“Nah, hingga ke yang kecil-kecil, ya tadi ada pembangunan makanan, maka restoran dapat hidup, warung-warung akan hidup. datang UMKM yang berkembang,” kata Mendagri.
Tito mengutamakan sinergi antara pemerintah pusat, area dan sektor swasta dapat menciptakan efek domino ekonomi yang membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.
Dukungan Kemendagri lewat ketetapan dan Fasilitasi MPP
Untuk mempercepat pelaksanaan program selanjutnya Kementerian didalam Negeri (Kemendagri) udah menerbitkan ketentuan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi penduduk Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dengan kebijakan ini, masyarakat dapat mengurus perizinan di Mal layanan Publik (MPP) tanpa perlu menjamin ongkos tambahan.
Tito termasuk membeberkan capaian Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam pelaksanaan kebijakan berikut Berdasarkan knowledge Kementerian Pekerjaan umum (PU) yang diolah Kemendagri per 15 Oktober 2025, kuantitas penerbitan PBG bagi MBR di Jatim raih 638 perizinan dengan total 10.234 unit hunian.
Capaian ini tempatkan Jatim dalam lima besar provinsi bersama kinerja terbaik didalam penerbitan PBG bagi MBR.
“Menyikapi hal itu, Mendagri bersender kinerja Provinsi Jatim dapat terus ditingkatkan,” tulis keterangan formal Kemendagri.
Minta area Dukung Implementasi Program
Namun, Tito mengingatkan tetap hadir 13 kabupaten/kota di Jatim yang belum merealisasikan PBG bagi MBR. Ia bergantung daerah-daerah berikut segera mendukung pelaksanaan program nasional ini.
“Proses perizinan berikut akan direalisasikan lewat MPP,” katanya.
Selain itu, Tito menyoroti tetap ada tiga kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum meresmikan Mal layanan Publik, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.
Ia pun berharap langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar langsung berkoordinasi untuk mendorong percepatan pembangunan MPP di tiga area itu.
“Saya minta kepada Ibu Khof, yang tiga (daerah) ini tolonglah Bu [didorong pembangunan] Mal service Publiknya, sebelum akan itu ditegur Mal pelayanan Publiknya,” tandasnya.
Tinjau segera rumah Tidak Layak Huni
Dalam aktivitas yang identik Mendagri juga datang berbarengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, dan Rektor ITS Surabaya Bambang Pramujati.
Usai sosialisasi, Tito bersama-sama Maruarar meninjau dua rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.
Di lokasi keduanya berdialog segera bersama warga untuk mendengar aspirasi sekaligus memastikan kegunaan program benar-benar dirasakan penduduk