Soal Perijinan Sedang Di Soroti Oleh Jokowi
LiveNews, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti masih banyaknya prosedur birokrasi yang rumit di lapangan. Padahal, kata dia, pemerintah waktu ini udah merasa lakukan deregulasi dan birokratisasi untuk mempermudah sistem perizinan.
“Walapun deregulasi udah banyak dilakukan, walaupun birokratisasi udah banyak dilakukan, tapi regulasi yang tidak sinkron masih kami temukan. Prosedur birokrasi yang rumit terhitung masih banyak di dalam praktek di lapangan,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” imbuh dia.
Menurut dia, perihal berikut ringan disalahkan di dalam kontrol dan jadi sumber kegalauan aparat. Jokowi meminta sehingga regulasi yang ada disinkronkan dan prosesur disederhanakan sehingga pemerintah terjadi efektif.
“Saya meminta reformasi struktural yang udah terjadi perlu untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur,” tutur dia.
“Agar pemerintah terjadi lebih efektif, sehingga pemerintah terjadi lebih efisien, dan berorientasi terhadap hasil, bukan terhadap prosedur,” sambung Jokowi.
Dia mengemukakan bahwa Indonesia mesti bisa menggunakan setiap peluang yang ada sehingga bisa lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Untuk mencapainya, Indonesia tidak boleh terbelenggu bersama dengan prosedur yang rumit.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas mesti dilaksanakan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, berani lebih fokus terhadap hasil. Fokus terhadap capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini,” pungkas Jokowi.
Jokowi Minta BPK Dukung Transisi Pemerintahan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dirinya dapat purna tugas terhadap Oktober 2024 dan digantikan oleh Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung transisi pemerintahan.
“Saat ini kami tengah berada terhadap masa transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, nanti aku dapat digantikan oleh Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Saya berharap perlindungan BPK dan komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan bersama dengan baik,” sambungnya.
Dia terhitung meminta BPK mendukung perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel dan selamanya berorientasi terhadap hasil. Jokowi meyakini pemerintahan Prabowo dapat beri tambahan perhatian khusus terhadap rekomendasi BPK sehingga uang rakyat dikelola transparan dan akuntabel.
“Saya percaya pemerintahan waktu ini dan pres terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan dapat selamanya beri tambahan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK sehingga uang rakyat dimanfaatkan bersama dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi kontrol BPK terhadap anggaran th. 2023. Hal ini sehingga pengelolaan APBN dan APBD kedepan semakin baik.
Beri Predikat WTP
Adapun BPK beri tambahan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah th. 2023. Jokowi tekankan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi, tapi kewajiban.
“WTP adalah kewajiban kami semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. kami mesti merasa setiap th. ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tutur Jokowi.
“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan terhitung kewajiban mobilisasi APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” sambung dia.