Soal Rencana BBM Subsidi Dibatasi
LiveNews – Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rancangan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidimulai 1 Oktober 2024. Menurut Jokowi, rancangan berikut tetap langkah sosialisi dan belum tersedia keputusan.
“Saya kira kami tetap di dalam sistem sosialisasi. Kita akan menyaksikan kondisi di lapangan seperti apa, belum tersedia ketetapan dan belum tersedia rapat,” ucap Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Dia mengungkap sejumlah alasan pembelian BBM subsidi akan dibatasi. Jokowi menjelaskan, hal ini untuk mengurangi polusi serta efisiensi APBN 2025.
“Yang pertama ini berkenaan nanti ini di Jakarta utamanya bersama dengan polusi, yang kedua kami idamkan tersedia efisiensi di APBN kita, terutama untuk 2025,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rancangan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan berlaku terasa 1 Oktober 2024 mendatang.
“Ya sesungguhnya tersedia rancangan begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya (Peraturan Menteri) keluar, itu kan tersedia saat untuk sosialisasi. Nah, saat sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil kepada media, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Bahlil menyinggung pemanfaatan BBM subsidi, terutama Pertalite yang kerap digunakan oleh pengendara roda empat atau mobil. Menurutnya BBM subsidi perlu tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh orang kaya.
“Kalau kami tetap (mampu) menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?” tegas dia.
Sempat Ingin Naikkan Harga BBM Subsidi
Sebagai informasi, pada mulanya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengungkap berkenaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sempat dibahas, tetapi diskusi berikut tidak dilanjutkan.
“Kenaikan harga itu, sempat kami diskusikan sebentar tentang harga, tetapi diskusi itu kami tidak dilanjutkan,” kata Rachmat di dalam acara Media Workshop, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Dia menjelaskan saat ini pemerintah sedang fokus pada era transisi pemerintah baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya kebijakan menambah harga BBM bersubsidi adalah hak pemerintah selanjutnya.
“Karena kemauan kami untuk sekarang ini kan udah era transisi. Jangan kami membuat ini (kenaikan harga BBM subsidi) sesungguhnya hak pemerintah yang baru untuk bisa melaksanan ini jikalau ingin,” menyadari dia.