Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik
LiveNews – Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendorong seluruh pemerintah tempat (Pemda) untuk merawat stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, usaha berikut mutlak untuk mendukung suksesnya gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Terlebih, efek konflik yang terjadi di jaman Pilkada diyakini dapat sulit diatasi seumpama tidak ada mitigasi sejak dini berasal dari seluruh pihak.
“Ikhtiar kita adalah Pilkada Serentak yang tidak saja kondusif, damai, tetapi termasuk mencerahkan dan mempersatukan,” ujar Bima Arya terhadap acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder didalam Pilkada Serentak 2024 di Alila Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (9/11/2024).
Guna mengoptimalkan usaha tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkoordinasi dengan pihak tentang untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada terjadi lancar. Bima Arya mengaku, pihaknya ditugaskan secara tertentu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk mengawal desk Pilkada.
Dalam konteks tersebut, sementara ini Kemendagri udah punya situation room yang berfaedah untuk memonitor potensi masalah yang terjadi di jaman Pilkada. Dengan cara itu, dikehendaki segala bentuk potensi konflik yang terjadi di tempat sanggup dimitigasi lebih dini.
“Di situ kita sanggup memonitor, mengawasi tiap tiap potensi persoalan. Ada yang didiskualifikasi kita amati. Ada laporan netralitas ASN kita cermati. Semua hal-hal yang detail tentu kita jalankan mitigasi. Jangan kemudian jadi besar, tidak terkendali, dan panjang,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya menekankan, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti bersikap netral. Selain itu, pihak-pihak tentang lainnya layaknya Penjabat (Pj.) kepala tempat sampai kepala desa termasuk diminta untuk netral dan mendukung pelaksanaan Pilkada. Bila sepanjang gelaran Pilkada diketahui ada ASN yang tidak netral, maka dapat dijalankan penindakan tegas cocok ketentuan hukum yang berlaku.
Di lain sisi, tertentu kepada kepala desa, Bima Arya menghendaki sehingga mereka mendukung terselenggaranya Pilkada yang berkualitas. Upaya itu sanggup dilakukan, keliru satunya dengan mendukung Kemendagri didalam mengoptimalkan sistem perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di tempat masing-masing. Terlebih, para pemilih pemula berikut punya hak untuk memilih.
“Di sinilah yang dimaksud bahwa peran kepala desa bukan saja menjauhi diri berasal dari politik praktis, pengerahan jaman yang melanggar komitmen netralitas, tetapi sekali ulang sanggup berperan strategis untuk meningkatkan mutu pemilu kita,” tandasnya.