BPK Harus Lebih Ketat Dalam Mengawasi APBN
LiveNews, Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menghendaki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat di dalam mengawasi anggaran penghasilan dan membeli negara (APBN).
Menurut Prabowo, dia tak inginkan tersedia kebocoran anggaran.
“Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK mesti lebih ketat mengawasi. Kita tidak inginkan tersedia kebocoran,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).
Dia utamakan APBN merupakan duit rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan. Prabowo menjelaskan setiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus berguna untuk bangsa dan rakyat.
“Kita tidak inginkan duit rakyat tidak mampu dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah mesti kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat,” ujar Prabowo.
Jokowi utamakan duit rakyat mampu dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan sementara ini dan saya percaya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, dapat senantiasa memberi tambahan perhatian benar-benar pada setiap rekomendasi BPK,” kata Jokowi sementara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
“Agar duit rakyat mampu dimanfaatkan bersama dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” sambungnya.
Dia menghendaki para menteri, kepala instansi negara, dan kepala tempat segera menindaklanjuti rekomendasi dari kontrol BPK. Hal ini sehingga pengelolaan keuangan APBN dan APBD.
“Saya minta kepada para menteri, kepala instansi dan kepala tempat sehingga segera menindaklanjutinya dan selesaikan rekomendasi-rekomendasi dari kontrol BPK,” jelasnya.
“Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita jadi hari jadi tahun jadi baik,” imbuh Jokowi.
BPK Beri Predikat WTP ke LKPP 2023, Jokowi: Ini Bukan Prestasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang udah memberi tambahan predikat lumrah tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi mengatakan perihal tersebut bukanlah sebuah prestasi, tetapi kewajiban pemerintah di dalam mengelola APBN.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban memakai APBN secara baik,” kata Jokowi di dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).
Dia utamakan APBN merupakan duit rakyat dan negara yang mesti dikelola bersama dengan baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga mesti menjadi bahwa APBN yang digunakan diperiksa dan diaudit oleh BPK.
“Jadi sekali lagi, kewajiban memakai APBN dan APBD secara baik. Dan termasuk kewajiban mobilisasi APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelasnya.
Gejolak Geopolitik
Jokowi termasuk mengingatkan bahwa dunia menghadapi kondisi geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan pergantian iklim. Tak cuma itu, ekonomi global termasuk tumbuh melambat.
“Geopolitik, perang dagang dan termasuk pergantian iklim yang jadi nyata kita lihat, pertumbuhan ekonomi global termasuk melambat. Tahun ini diperkirakan cuma 3,2 persen dan apalagi krisis ekonomi melanda sebagian kawasan,” tutur Jokowi.
Namun, Jokowi bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia senantiasa stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen di kuartal I tahun 2024 dan inflasi senantiasa terjaga.
“Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin senantiasa bertemu bersama dengan para kepala tempat untuk melindungi inflasi di setiap daerah. Dan termasuk pelaksanaan Pemilu yang termasuk berlangsung bersama dengan baik. Ini seluruh adalah modal dasar kita di dalam membangun negara ini,” ujar dia.
Di sisi lain, Jokowi menututkan bahwa sementara ini pemerintah tengah berada pada jaman transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia menghendaki BPK untuk menopang peralihan pemerintahan bersama dengan baik.
“Saya percaya pemerintahan sementara ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan dapat senantiasa memberi tambahan perhatian benar-benar pada rekomendasi BPK sehingga duit rakyat dimanfaatkan bersama dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel,” pungkas Jokowi.